Selain Mata Uang, Warga di Sini Juga Punya KTP Ganda

LSM PELIK, TARAKAN –┬áPemerintah sudah seharusnya memberikan perhatian serius terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kaltara. Bagaimana tidak, Lumbis Ogong salah satunya. Daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini perekonomiannya sangat bergantung dengan negara tetangga. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu kesetabilan NKRI di perbatasan.

Hal ini pula yang menjadi perhatian salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Repulblik Indonesia (RI) Komidsi VII, Ari Yusnita kepada DPD RI. Ia mengatakan, DPD RI harus dapat memprioritaskan terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kaltara. Meski urusan pemekaran wilayah berada di Komisi II, namun ia tetap ngotot agar pemerintah memberi perhatian serius terhadap tuntunan warga perbatasa yang menginginkan adanya pemekaran daerah.

Dr. Ari Yusnita mengaku sebelumnya turut ikut mendampingi kunjungan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Nono Sampono pada beberapa waktu lalu, untuk melihat kondisi sebenarnya di daerah perbatasan.

Dari kunjungan itu, ia melihat kondisi daerah dan masyarakatnya memang menuntut pemerintah pusat untuk segera memekarkan wilayah tersebut. Jika tidak, bisa mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Harusnya ada pengecualian mana betul-betul diperioritaskan untuk menjadi DOB. Daerah perbatasan paling tidak diberi perhatian khusus. Minimal dengan rencana dua pemekaran yang dinilainya sudah masuk dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yakni Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya) dan Kota Sebatik,” ungkapnya

Selain itu, hasil kunjungannya ke daerah tersebut, ia mengaku juga mendapati sejumlah warga memiliki kartu tanda penduduk ganda negara (Indonesia dan Malaysia). Aktivitas warga Lumbis Ogong juga lebih dekat bepergian ke Malaysia untuk mendapatkan kebutuhan pokok daripada ke Ibu Kota Nunukan yang memakan waktu sampai berjam-jam. Kondisi inilah yang sangat dikhawatirkannya jika tidak diseriusi oleh Pemerintah Pusat.

Ari Yusnita mengaku sudah sering mengangkat isu perbatasan ini dalam pembahasannya bersama Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) maupun dengan anggota DPD RI. Ia juga mengaku pernah menanyakan ke Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo terkait nasib DOB di Kaltara.

Ia juga berharap agar Pemerintah Provinsi Kaltara lebih serius mendukung percepatan pemekaran DOB di Kaltara. Misalnya dengan sering berkunjung ke daerah-daerah perbatasan untuk melihat kondisi yang sebenarnya. “Sehingga ada gambaran untuk mendesak Pemerintah Pusat segera memekarkan daerah-daerah tersebut,” tutupnya.

(Sumber : kalpos.prokal.co)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *