Resmi Ditahan, Rita Widyasari Huni Rutan Baru KPK

LSM PELIK – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 20 hari pertama usai menjalani pemeriksaan sekitar 8 jam.

Tempat tahanan yang akan dihuni Rita merupakan rutan baru milik KPK yang diresmikan Ketua KPK Agus Rahardjo, yakni di Cabang Rutan KPK Gedung Merah Putih di Kavling K4.

Rutan dengan pengamanan super ketat tersebut berada di belakang gedung baru KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

“Tersangka RIW (Rita Widyasari) ditahan di Cabang Rutan KPK Gedung Merah Putih di Kavling K4,” kata Kepala Biru Humas KPK Febri Diansyah memberi konfirmasi kepada wartawan, Jumat (6/10).

Pantauan Tribun, Rita tiba di gedung KPK sekitar pukul 12.20. Ia mengenakan kerudung dan jaket serba hitam.

Ketua DPD I Partai Golkar Kaltim ini ini ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi. Salah satu materi pemeriksaan oleh KPK juga soal peningkatan harta kekayaan Rita.

“Materi pemeriksaan terkait dengan penerimaan gratifikasi oleh dua tersangka dan peningkatan kekayaan di LHKPN RIW (Rita Widyasari) selama menjabat,” ungkap Febri.

Rita keluar dari gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (6/10) sekitar pukul 20.50 WIB. Saat keluar, Rita mengenakan rompi oranye tahanan KPK. Dia sempat berkata tetap yakin tidak bersalah. “Pokoknya saya akan tetap merasa tidak bersalah,” tegas Rita saat akan memasuki mobil tahanan.

Bukan hanya Rita yang ditahan. Sebelumnya, pada pukul 16.49 WIB tersangka lainnya dalam kasus ini, Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB) Khairudin juga keluar. Rompi oranye tersemat di atas baju koko putih yang dikenakannya. Saat ditanya soal suap kepada Bupati, Khairudin enggan menjawab.

“Tanya penyidik saja,” tuturnya sambil memasuki mobil tahanan.

Khairudin ditahan di rutan berbeda. Dia menghuni Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur.

Dalam kasus ini, Rita terjerat pasal berlapis, yakni soal suap dan gratifikasi. Dia diduga menerima suap Rp 6 miliar dari Heri Susanto Gun alias Abun selaku Direktur Utama PT Sawit Golden Prima (PT SGP).

Uang itu disebut diterima pada Juli dan Agustus 2010 untuk pemberian izin lokasi guna keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, kepada PT SGP.

Sementara itu, dalam dugaan gratifikasi, Rita bersama Khairudin, selaku Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB) diduga menerima uang USD 775 ribu atau setara Rp 6,975 miliar. Gratifikasi itu diduga berkaitan dengan sejumlah proyek di Kukar.

“Keduanya ditahan 20 hari pertama,” kata Febri. Penahanan terhadap Rita dilakukan setelah Bupati Kukar itu menjalani pemeriksaan di KPK. Sebelumnya, Rita mangkir saat dipanggil penyidik.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan kepada wartawan mengatakan, bahwa ada pihak yang membantu Bupati Kukar Rita Widyasari dalam mengurus sejumlah proyek di daerahnya.

Pihak itu disebut tim 11 yang dipimpin oleh Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB), Khairudin yang turut ditetapkan tersangka bersama Rita dan seorang lainnya.

“Tim 11 sudah pasti perannya. Kita lihat di sini sebagai ketua dan pendukungnya KHR (Khairudin). Kita tetapkan menjadi salah satu penerima gratifikasi juga,” ungkap Basaria di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/9) lalu.

Tak cuma itu, KPK pun membuka peluang untuk menjerat pihak lain dalam kasus ini. Pengembangkan kasus dugaan gratifikasi ini akan terus dilakukan. “Untuk pengembangan itu sudah sangat‑sangat mungkin. Gratifikasi ini sudah barang tentu ada pihak yang memberikan kepada KHR (Khairudin) dan RIW (Rita Widyasari),” kata dia.

Pihak lain itu seperti para Kepala Dinas (Kadis) yang memberikan gratifikasi atau setoran kepada Rita sebagai kepala daerah. “Karena gratifikasi ini sudah barang tentu berhubungan dengan orang‑orang yang memberikan. Ada beberapa prediksi diberikan Kepala Dinas yang ada di sana,” kata Basaria.

Penyidik juga sudah menggeledah beberapa kantor dinas Pemkab Kukar tiga hari kebelakang ini.

“Pengembangan barang tentu ada, makanya dilakukan sekarang penggeledahan di beberapa tempat di beberapa dinas,” kata Basaria.

Sebagai penerima suap, Rita disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang‑Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara sebagai pemberi suap, Hari Susanto disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang‑Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terkait dugaan penerimaan gratifikasi, Rita dan Khairudin disangka melanggar Pasal 12 B Undang‑Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke‑1 KUHP.

Dalam pengusutan perkara ini penyidik sudah menyita empat mobil mewah dari tangan Rita. Mobil‑mobil dimaksud yakni Hummer type H3, Toyota Vellfire, Ford Everest, dan Land Cruiser. Bahkan terkait kepemilikan mobil‑mobil tadi, terungkap Rita gunakan nama orang lain sebagai datanya.

Selain menyita empat kendaraan mewah kader Golkar itu, tim penyidik KPK juga sudah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Pemkab Kutai Kartanegara.  Pada Selasa 26 September 2017, tim KPK menyisir Kompleks Perkantoran Kabupaten Kutai Kartanegara, di antaranya Kantor Bupati, Pendopo Bupati dan dua rumah lainnya.

Kemudian, tim KPK menyisir kantor Dinas pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian dan Dinas Penanaman Modal.

(Sumber : kaltim.tribunnews.com)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *