ASTAGA..!! Proyek Kementerian ESDM Mangkrak

Belasan tiang besi berdiri tegak, berjejer dengan kukuh. Sementara itu, beberapa lembaran hitam mengilap berserakan di samping pagar, dengan kondisi pecah-pecah. Begitulah kondisi salah satu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Tiong Ohang saat Kaltim Post mendatanginya, beberapa waktu lalu.

Berdaya 16 kilowatt peak atau kWp, peak merupakan satuan di mana kondisi optimal penyerapan cahaya matahari diubah ke listrik. PLTS tersebut merupakan program dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sudah rampung beberapa tahun lalu.

Berdasarkan informasi yang diterima dari warga sekitar, PLTS tersebut belum pernah mengalirkan listrik ke Kampung Tiong Ohang sama sekali. Bahkan, penerangan sepenuhnya beralih ke pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang belum lama ini beroperasi. Tidak jauh dari PLTS tadi.

PLTS Kampung Apari kondisinya tidak jauh berbeda, pembangkit yang semestinya menerangi dua kampung berdampingan yakni Kampung Apari dan Noha Tivab, juga tidak beroperasi setelah tersambar petir dua tahun lalu. PLTS itu rusak, sampai sekarang tidak mendapatkan penanganan.

Masyarakat dekat perbatasan itu sepenuhnya beralih ke mesin-mesin pribadi untuk menerangi rumah mereka. Petinggi Kampung Apari Sengiru Hang sepenuhnya pasrah menunggu uluran tangan dari pemerintah.

“Akhir tahun lalu pernah didatangi, janjinya sebulan usai pemeriksaan (September) akan diperbaiki. Namun sampai saat ini tidak ada tim teknisi yang datang. Masyarakat yang mampu memakai mesin dompeng untuk penerangan, dan yang tak mampu gelap gulita,” ujar Sengiru saat ditemui di rumahnya, Kamis (7/3) lalu.

Sementara itu, Ketua DPRD Mahulu Novita Bulan menanggapi melalui pesan singkat, Senin (11/3), telah menerima laporan dari masyarakat, dia pun sudah memonitor proyek tersebut berulang-ulang. Program-program dari pusat terkesan setengah hati, tanpa adanya keseriusan dalam penyelesaian proyek tersebut. “Proyek sudah bertahun-tahun selesai tapi belum bisa bekerja,” ungkapnya.

Dia menyebut, dalam tahap pengerjaan sebaiknya sampai tuntas dan langsung diserahterimakan, karena sampai saat ini kedua PLTS tersebut bukan aset Pemkab Mahulu, sehingga tidak bisa ditangani oleh pemerintah bila ada kerusakan.

Sedangkan jika menunggu pemerintah pusat untuk memperbaiki, kerusakan sampai saat ini juga tidak diperbaiki. “Kami inginkan keseriusan, jangan memanfaatkan daerah kecil, dengan sekadar buat program-program tapi tidak ada manfaatnya buat masyarakat daerah sendiri,” tutup Bulan.

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *