APBD-P Belum Final, Mayoritas untuk Banjir

LSM PELIK – Samarinda, Dalam perancangan APBD Perubahan 2017, terdapat lebihan anggaran Rp 54,59 miliar. Angka itu berasal dari beberapa pos. Seperti batalnya alokasi pembayaran utang kepada rekanan karena berkas pelunasan tak lengkap. Ada pula asupan dana lebihan dari pemangkasan ongkos perjalanan dinas di lingkungan Pemkot Samarinda.

Pemkot telah mengalokasikan anggaran tersebut ke belanja daerah. Yakni, Rp 362 juta untuk belanja tidak langsung. Dan sisanya, senilai Rp 54,23 miliar untuk menyokong belanja langsung. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Samarinda Asli Nuryadin menyatakan, sebagian besar anggaran tambahan itu akan dimanfaatkan untuk penanganan dan rehabilitasi drainase tersebar. “Saya pikir tidak ada yang lain semisal pembangunan baru. Hanya memprioritaskan pengendalian banjir,” ujar Asli.

Dia tidak memerincikan pembagian porsi anggaran tersebut. “Saya tidak begitu ingat. Masih perlu telaahan pemprov. Perlu 14 hari untuk menerima hasilnya. Setelah itu baru kami siapkan DPA (draf pelaksana anggaran),” ungkapnya.

Saat dikonfirmasi terpisah, Kabid Perencanaan Fisik dan Prasarana Bappeda Firdaus Akbar mengatakan, selain pengendalian banjir, mereka berencana mengakomodasi aspirasi DPRD. Pengendalian banjir yang masuk prioritas yakni kawasan sekitar Jalan KH Wahid Hasyim. Kemudian, penanganan drainase di Jalan DI Pandjaitan, Pangeran Antasari, dan beberapa ruas di kawasan Samarinda Seberang.

Meski belum final, Rp 26 miliar dari lebihan anggaran itu dialokasikan untuk pengendalian banjir. Di dalam anggaran tersebut, termasuk pula Rp 960 juta untuk dana swakelola di bawah kuasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Samarinda.

Dana swakelola dipakai untuk mengakomodasi aktivitas Satuan Tugas (Satgas) Hantu Banyu yang membersihkan drainase. Ada pula untuk menunjang operasional alat berat pengendali banjir seperti watermaster dan ekskavator.

Sebelumnya, Kepala DPUPR Samarinda Hero Mardanus menjelaskan, agar pengendalian banjir optimal, pihaknya memerlukan anggaran senilai Rp 10 miliar. Namun, pada APBD Murni 2017, mereka hanya menerima separuhnya. Tentang pengalokasian itu, Firdaus menanggapi.

“Untuk menghindari silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) dan terserap maksimal. Makanya dialokasikan sedikit saja. Apalagi tinggal beberapa bulan tahun anggaran. Ini kan untuk kegiatan rutin dan darurat,” jelas Firdaus.

Dia menambahkan, APBD juga terus melorot. Penyesuaian alokasi anggaran pun terpaksa dilakukan. “Yang pasti sudah kami alokasikan. Tapi belum final, karena perlu kepastian dari hasil telaah dari pemprov,” kata dia.

Karena itu, pengendalian banjir optimal baru dialokasikan pada APBD 2018. “Jadi, bukan karena kami tidak ingin mengakomodasi,” aku Firdaus.

(Sumber : kaltim.prokal.co)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *