ADUHAIII….!! Warga Kaltim Rogoh Kocek Makin Dalam

LSM PELIK – Samarinda, Ekonomi boleh sulit, tapi daya beli jangan sampai ikut pailit. Meski terbatas, pengeluaran rata-rata per kapita penduduk Kaltim yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang 2016 justru di atas Rp 1 juta.

Kepala BPS Kaltim, M Habibullah mengatakan, pengeluaran rata-rata per kapita tertinggi adalah Bontang. Nilainya sebesar Rp 1.559.407. Sedangkan yang terendah adalah Penajam Paser Utara (PPU) sebesar Rp 998.646. Selebihnya, kabupaten dan kota lainnya sudah memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di atas Rp 1 juta. Pengeluaran ini dibagi menjadi dua.

Yakni pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Pada dasarnya, keduanya saling berkaitan. Dalam kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan didahulukan. Sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan, maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran.

Yaitu penurunan porsi yang dibelanjakan untuk makanan. Serta peningkatan porsi yang dibelanjakan untuk bukan makanan. ”Pola pengeluaran merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk.

Sedangkan pergeseran komposisi pengeluaran dapat mengindikasikan perubahan tingkat kesejahteraan penduduk,” kata dia. Pergeseran komposisi dan pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan secara umum rendah.

Sedangkan elastisitas permintaan terhadap kebutuhan bukan makanan relatif tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh. Sehingga, peningkatan pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan. Sedangkan, lanjut dia, sisa pendapatan dapat disimpan sebagai tabungan atau diinvestasikan.

Berdasarkan wilayah tempat tinggal yang dibedakan menjadi wilayah perkotaan dan perdesaan, terlihat perbedaan pola pengeluaran makanan dan bukan makanan. Pada daerah perkotaan, pengeluaran untuk bukan makanan lebih besar dibandingkan pengeluaran makanan. Pada tahun lalu, rata-rata pengeluaran per kapita di daerah perkotaan untuk makanan sebesar Rp 609.281. Sedangkan untuk pengeluaran bukan makanan sebesar Rp 821.085.

Pada daerah perdesaan, rata-rata pengeluaran per kapita untuk makanan maupun nonmakanan tidak jauh berbeda, yaitu Rp 549.413 untuk makanan. Dan Rp 506.964 untuk pengeluaran nonmakanan. Jika dilihat struktur pengeluaran per kapita penduduk di wilayah perkotaan, pengeluaran untuk makanan sebesar 42,60 persen sedangkan pengeluaran untuk bukan makanan mencapai 57,40 persen.

Struktur pengeluaran per kapita penduduk di wilayah perdesaan berbanding terbalik dengan perkotaan. Pengeluaran untuk makanan sebesar 52,01 persen dan untuk nonmakanan sebesar 47,99 persen. ”Di Kaltim, persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan sebesar 45,33 persen dan bukan makanan sebesar 54,67 persen. Pada tingkat kabupaten dan kota terdapat variasi komposisi pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan,” bebernya.

Diketahui, pengeluaran masyarakat pada 2016 sebanyak Rp 1.296.926, terdiri dari Rp 587.920 untuk bahan makanan dan Rp 709.006 dikeluarkan untuk bahan nonmakanan. Setiap bulannya masyarakat lebih banyak mengeluarkan uang untuk kebutuhan perumahan dan fasilitas rumah tangga. ”Nominalnya Rp 416.628. Sisanya untuk aneka barang dan jasa, pakaian, hingga pajak,” katanya.

Dilihat dari persentase pengeluaran yang terendah untuk makanan terdapat di Balikpapan. Yaitu 41,12 persen, Sedangkan yang tertinggi terdapat di Mahakam Ulu, yaitu 55,61 persen. Artinya tingkat kesejahteraan penduduk Balikpapan lebih tinggi dari kabupaten dan kota lainnya. Sebaliknya tingkat kesejahteraan penduduk Mahakam Ulu masih rendah. Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Justina Ade Judiarni mengatakan, pemerintah perlu melihat golongan masyarakat mana yang melakukan atau mengalami pengurangan konsumsi.

Baik itu dari kelompok masyarakat atas atau justru kelompok bawah. ”Dua-duanya perlu diwaspadai. Tetapi kalau di atas, kegalauan kita mungkin tidak sebesar kalau terjadi di kelompok bawah. Kalau 40 persen masyarakat bawah melambat konsumsi, maka menjadi catatan penting,” ucapnya. Dia menilai, pemerintah perlu merespons fenomena tersebut agar tidak berkelanjutan. Bahkan jika memungkinkan, tren tersebut baiknya dibalik.

Respons pemerintah terhadap perlambatan konsumsi rumah tangga tersebut juga dapat menjadi langkah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia semester II 2017. “Perlambatan ini harus segera dibalik. Jangka pendeknya, jangan lanjutkan dulu kenaikan tarif dasar listrik, karena penaikan Rp 100 ribu saja dapat mengurangi konsumsi yang signifikan. Kalau pemerintah memang ingin mendorong konsumsi, TDL naiknya nanti dulu,” ujarnya.

(Sumber : kaltim.prokal.co)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *