3.500 Guru Honor Tunggu Nasib, Kontrak Habis 2017, SK Perpanjangan Belum Ada Kepastian

SAMARINDA –¬†Menjelang akhir 2017, ribuan guru honor SMA dan SMK se Kaltim, sekolah negeri maupun swasta mulai harap-harap cemas. Hingga kini, belum ada kejelasan perpanjangan kontrak kerja dari Dinas Pendidikan Kaltim.

Sejak peralihan kewenangan pendidikan sesuai Undang-Undang 23, posisi kewenangan guru SMA/MA dan SMK, swasta ataupun negeri kini berada di Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim, tak lagi di kabupaten/kota.

Diaplikasikan perpindahan sejak tahun lalu, kontrak kerja 3.543 guru honor se Kaltim sudah dilakukan mulai awal 2017. Kontrak kerja tersebut hanya berlaku satu tahun dan berakhir pada 31 Desember 2017. Selain itu, tak ada kejelasan klausul dalam kontrak, apakah status guru honor langsung dipekerjakan, atau langsung distop ketika kontrak berakhir.

“2017, kontrak baru keluar sekitar Maret hingga Mei 2017. Nah, kontrak ini berakhir Desember. Jadi, paling tidak, Januari ini guru-guru sudah terima Surat Keputusan (SK). Artinya, jika Desember ini, Disdik sudah mengambil langkah menyusun draft kontrak baru, kan kami sudah bisa terima kepastian. Tetapi, sampai sekarang, belum tahu bagaimana draft kontrak baru yang nantinya diterima guru-guru honor,” kata Wahyudin, Ketua Forum Honorer Pegawai Tidak Tetap se Kaltim kepada Tribun, Rabu (29/11).

Data yang dimiliki Forum Honorer, setidaknya ada 3.500 lebih guru honor yang menunggu kepastian kontrak tersebut.

“Kami takut, jika nanti ada pemotongan atau perekrutan guru-guru honor yang siluman. Sebelumnya tak ada, tetapi kemudian ada diangkat lagi guru honor baru, sementara guru honor lama, yang sudah mengabdi puluhan tahun, tidak diberikan kontrak baru. Namanya saja ini gula, pasti banyak semut yang kerubungi. Takutnya demikian,” ujar Wahyudin.

Sebelum kontrak baru nantinya disosialisasikan oleh Disdik Kaltim, Wahyudin juga meminta ada pembicaraan awal yang bisa dilakukaan oleh Disdik dengan guru honorer. Terutama soal penghasilan yang diharapkan bisa dinaikkan.

Saat ini, guru honor hanya menerima gaji Rp 1,5 juta/bulan. Jumlah ini dinilai terlalu kecil, jika dibandingkan UMK ataupun UMP di Kaltim. Di Samarinda saja, UMK mencapai Rp 2,4 juta.

“Itu salah satunya. Sebenarnya, guru ini kan juga termasuk tenaga kerja, buruh ataupun profesional. Ini kan mengacu UU Ketenagakerjaan. Minimal digaji sesuai standar UMK. Nah, yang kami sayangkan, kok pemerintah ini yang membuat aturan dan UU, terkesan tak menjalankan UU Ketenagakerjaan. Dulu, pernah ada statement akan menyesuaikan dengan UMK, tetapi kenyataan, tak pernah ada, tetap Rp 1,5,” jelasnya.

Rendahnya penghasilan yang diterima guru ini pula yang membuat Wahyudin tak kaget jika kualitas pendidikan Kaltim terus menurun.

“Kualitas pendidikan yang ada kan sangat terpuruk di Kaltim, karena kendala penghasilan tadi. Jangan heran jika ada guru yang bekerja yang lain selain mengajar. Ini karena mereka juga butuh menghidupi keluarganya. Mereka tak 100 persen bekerja untuk pendidikan. Pikiran mereka jadi terbagi,” ucapnya.

Tak hanya meminta agar bisa ada kenaikan penghasilan, guru honorer juga mengharap ada perbaikan fasilitas yang bisa diberikan pemerintah. Beberapa di antaranya jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Dalam kontrak sebelumnya, sama sekali tak ada jaminan untuk kedua hal tersebut.

“Kalau guru honor sakit, kan mereka tak ada jaminan yang diberikan pemerintah. Belum lagi jaminan ketenagakerjaan, yang juga tak ada. Kami ingin itu juga dimasukkan dalam kontrak. Misalnya, ketika guru mengendarai sepeda motor, dan kemudian terjadi kecelakaan, sama sekali saat ini tak ada jaminan dari pemerintah,” katanya.

(Sumber : kaltim.tribunnews.com)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *